TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Hemas memberikan apresiasi terhadap penataan kawasan Terban Madani di Kota Yogyakarta yang dinilai berhasil menghadirkan konsep permukiman layak huni tanpa menggusur warga.
Kunjungan tersebut dilakukan saat agenda reses penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Terban Madani, Senin (11/5/2026). Dalam kegiatan itu, GKR Hemas didampingi Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau langsung pembangunan Perumahan dan Permukiman Layak Huni (MAHANANI) di RW 01 RT 02 Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman.
Program MAHANANI menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani kawasan kumuh melalui konsep konsolidasi lahan berbasis partisipasi masyarakat. Penataan dilakukan di atas tanah Kasultanan dengan pendekatan humanis tanpa penggusuran, sehingga warga tetap dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
GKR Hemas Soroti Pentingnya Penataan Sungai dan Lingkungan
Saat meninjau kawasan bantaran Sungai Code, GKR Hemas menilai penataan lingkungan di Terban Madani telah berjalan cukup baik, terutama dari sisi kebersihan sungai dan tata ruang kawasan.
Menurutnya, keberhasilan penataan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana lingkungan dapat tertata bersih dan nyaman untuk masyarakat.
“Penataan ruang di kawasan ini sudah cukup bagus. Yang paling penting, sungainya sekarang terlihat lebih bersih,” ujar GKR Hemas.
Ia menegaskan, penanganan warga yang tinggal di bantaran sungai tidak bisa dilakukan secara sepihak dengan cara relokasi paksa. Pendekatan yang lebih manusiawi dan dialogis dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program penataan kawasan kumuh.
“Kita tidak bisa begitu saja menggeser masyarakat. Warga bantaran sungai membutuhkan penanganan khusus dengan pendekatan yang manusiawi,” katanya.
Penataan Kota Jogja Dinilai Semakin Baik
Selain mengapresiasi penataan kawasan Terban, GKR Hemas juga menilai Kota Yogyakarta mulai menunjukkan perubahan positif dalam pengelolaan kebersihan dan tata kota.
Ia memuji langkah cepat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, sebagai Kota Pariwisata dan Kota Pendidikan, Yogyakarta harus mampu membangun budaya bersih, baik di kalangan masyarakat maupun wisatawan.
“Sekarang sudah jarang terlihat tumpukan sampah di pojok jalan. Kesadaran menjaga kebersihan harus terus dibangun,” ungkapnya.
Tak hanya itu, GKR Hemas juga mengingatkan pentingnya pendekatan budaya dalam pembangunan kota. Ia menilai budaya Yogyakarta tidak hanya soal seni pertunjukan atau tradisi, tetapi juga cara hidup masyarakat yang harus tetap dijaga di tengah modernisasi.
“Pembangunan harus tetap berbudaya. Budaya itu bukan hanya tarian atau pertunjukan, tetapi bagaimana kehidupan masyarakat Jogja tetap memiliki karakter,” jelasnya.
Hasto Wardoyo Targetkan Penataan Sungai Code Rampung Empat Tahun
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Pemkot Yogyakarta menargetkan penataan kawasan sepanjang Sungai Code dapat selesai dalam empat tahun ke depan melalui konsep M3K atau Mundur, Munggah, Madhep Kali.
Konsep tersebut menitikberatkan pada penataan rumah warga agar lebih aman dari risiko longsor sekaligus menghadap ke sungai sehingga kawasan bantaran dapat menjadi lingkungan yang tertata dan berpotensi sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan.
“Kami bercita-cita kawasan sepanjang Sungai Code bisa selesai dengan konsep munggah dan madhep kali,” ujar Hasto.
Ia menjelaskan, proses penataan kawasan melibatkan berbagai perguruan tinggi melalui program One Village One Sister University. Sejumlah kampung di bantaran sungai disebut telah mendapat pendampingan dari kampus maupun mitra perusahaan.
Menurut Hasto, tantangan terbesar dalam penataan kawasan bukan sekadar membangun fisik rumah, tetapi mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah dan lingkungan.
“Tantangan terbesar adalah rekonstruksi sosial dan perubahan perilaku. Kalau perilakunya tidak berubah, persoalan sampah akan tetap ada,” katanya.
22 Kepala Keluarga Kini Tempati Hunian Baru
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti menjelaskan proses penataan Terban Madani dilakukan melalui tahapan panjang dan melibatkan masyarakat secara aktif.
Sebanyak 22 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di area rawan longsor kini telah menempati hunian baru yang lebih aman dan layak.
Pemerintah melakukan pendekatan door to door untuk mendiskusikan desain rumah bersama warga agar hasil pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berdiskusi langsung dari rumah ke rumah bersama warga. Pendampingan juga dibantu mahasiswa sehingga masyarakat benar-benar dilibatkan,” jelas Umi.
Ia menambahkan, desain kawasan Sungai Code disusun bersama sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia dengan tetap mempertimbangkan proporsi lahan milik warga sebelumnya.
Salah satu warga Terban, Harjono, mengaku bersyukur karena kini bisa tinggal di rumah yang jauh lebih nyaman dibanding kondisi sebelumnya saat masih tinggal di bantaran sungai.
Ia menilai hunian baru tersebut membawa perubahan besar bagi kualitas hidup masyarakat.
“Kami sangat bersyukur sekarang bisa tinggal di rumah yang nyaman dan lebih layak,” ujarnya.
Meski demikian, Harjono berharap pemerintah juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat karena biaya hidup warga ikut meningkat setelah menempati rumah baru.
Selain itu, warga juga berharap proses pengurusan kekancingan atau legalitas tanah Kasultanan dapat dipermudah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hunian yang ditempati.
Kegiatan reses GKR Hemas di Kampung Terban Madani ditutup dengan dialog bersama warga dan foto bersama masyarakat setempat. (*)
