KABARSEMBADA.COM, SLEMAN — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar menuju kemandirian pengelolaan sampah di tengah kebijakan desentralisasi pengolahan yang menuntut daerah tidak lagi bergantung pada TPA Piyungan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Sugeng Riyanta, ST., M.M., dalam Jumpa Pers di Ruang Merti Bumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Kamis (6/11/2025).
“Kami ingin masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memilah serta mengolah sampah sejak dari rumah. Dengan pola ini, beban pengelolaan di tingkat kabupaten akan jauh lebih ringan dan efisien,” ujar Sugeng Riyanta.
Edukasi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Sugeng menjelaskan bahwa DLH Sleman terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah melalui kegiatan rutin, pelatihan, dan pendekatan langsung kepada warga. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada perubahan perilaku masyarakat yang belum konsisten dalam memilah sampah organik dan anorganik.
“Kesadaran masyarakat memang masih berproses. Sering kali sampah yang sudah dipilah di rumah kembali tercampur saat pengangkutan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk memperbaiki sistem dan memperluas edukasi,” jelasnya.
Selain fokus pada rumah tangga, DLH juga memperkuat sinergi dengan bank sampah dan komunitas lingkungan. Saat ini, 34 komunitas peduli sungai yang tergabung dalam Forum Komunitas Sungai Sleman (FKSS) aktif menjaga kebersihan sungai, melakukan konservasi, dan mengajak warga menjaga ekosistem air dari pencemaran sampah.
Optimalisasi Fasilitas dari Hulu ke Hilir
DLH Sleman berupaya memperkuat pengelolaan sampah dari berbagai sisi, mulai dari penambahan sarana pendukung seperti motor roda tiga, revitalisasi TPS 3R, hingga memperluas kerja sama dengan TPST di tingkat kecamatan.
“Kami terus melakukan langkah-langkah kecil tapi berkelanjutan. Target kami, setiap wilayah memiliki sistem pengelolaan sampah yang aktif dan mandiri,” kata Sugeng.
Tak hanya itu, DLH juga tengah mempersiapkan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy) yang kini dibahas bersama Pemerintah Provinsi DIY.
“Ke depan, pengelolaan sampah di Sleman tak hanya fokus pada pengurangan dan penanganan, tapi juga pemanfaatan sampah menjadi sumber energi terbarukan,” ujarnya optimistis.
Gerakan Pilah Sampah dari Rumah Terus Didorong
Sebagai upaya memperkuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2022 tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah. Regulasi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat, lembaga publik, dan sekolah untuk memilah sampah serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
“Gerakan pilah sampah dari rumah harus menjadi kebiasaan, bukan hanya seremoni. Semua pihak harus berkomitmen, termasuk instansi pemerintahan dan DPRD yang kini juga telah menerapkan penyajian tanpa plastik,” tegas Sugeng.
Menuju Sleman Mandiri dan Ramah Lingkungan
Saat ini, Kabupaten Sleman memiliki lebih dari 40 TPS 3R yang mampu menampung sekitar 40 ton sampah per lokasi per hari. Angka ini diharapkan meningkat seiring optimalisasi fasilitas dan partisipasi masyarakat.
DLH menargetkan dukungan penuh terhadap pencapaian target nasional pengelolaan sampah 51,21 persen pada tahun 2025, yang terdiri atas program pengurangan dan penanganan.
“Kunci keberhasilan pengelolaan sampah ada di kolaborasi. Pemerintah hanya bisa optimal jika masyarakat turut berperan aktif memilah dan mengelola sampah dari sumbernya,” paparnya. (*)
