KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Bupati Sleman Harda Kiswaya menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan I Tahun 2026 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Forum ini menegaskan pentingnya investasi berkelanjutan serta penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah.
Rakordal DIY tersebut digelar pada Kamis (30/4/2026) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Pemda DIY. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah se-DIY serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan mengusung tema “Investasi yang Berkelanjutan di Kawasan Selatan”.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Menurutnya, pengelolaan aset daerah yang tertib dan produktif menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
“Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan iklim investasi yang kredibel di Yogyakarta,” ujarnya.
Sultan juga menyoroti potensi kawasan selatan DIY sebagai wilayah strategis untuk pengembangan investasi. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan prinsip keberlanjutan.
“Investasi harus dikelola secara bijak, tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur DIY dengan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Ia juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset daerah agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Harda, pengelolaan keuangan yang baik serta pemanfaatan aset yang produktif akan berdampak langsung pada peningkatan iklim investasi di Kabupaten Sleman.
“Dengan tata kelola yang akuntabel dan pengelolaan aset yang optimal, kami optimistis dapat mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sleman,” jelasnya.
Rakordal ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan antar daerah di DIY, sekaligus memperkuat arah investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. (*)
