KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Kecelakaan maut yang melibatkan KRL, taksi online, dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi kembali membuka luka lama soal keselamatan transportasi. Peneliti menilai, tanpa perbaikan sistem dan perubahan perilaku, potensi tragedi serupa akan terus berulang.
Insiden kecelakaan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. Peristiwa ini melibatkan KRL Commuter Line, sebuah taksi online, serta KA Argo Bromo Anggrek. Sebanyak 106 orang menjadi korban, terdiri dari 90 luka-luka dan 16 meninggal dunia.
Peneliti dan Staf Ahli Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Iwan Puja Riyadi, menyebut kecelakaan tersebut sebagai rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Ia menilai tragedi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh kejadian awal di perlintasan sebidang.
“Ada kemungkinan kendaraan berhenti atau mengalami gangguan di perlintasan, sehingga memicu kejadian lanjutan,” ujarnya, Kamis (30/4).
Iwan menjelaskan, meski sistem perkeretaapian telah dilengkapi teknologi modern seperti sistem blok, faktor teknis tetap memiliki keterbatasan. Kereta api membutuhkan jarak pengereman yang panjang dan tidak bisa berhenti secara instan saat kondisi darurat.
Selain itu, keterlambatan informasi yang diterima masinis juga menjadi faktor penting. Dalam situasi tertentu, informasi baru diterima ketika posisi kereta sudah terlalu dekat dengan titik kejadian.
“Respons menjadi sangat terbatas karena jarak sudah tidak memungkinkan untuk berhenti total,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tingginya kepadatan lalu lintas kereta di kawasan stasiun yang dapat memperbesar risiko kecelakaan beruntun. Namun, menurutnya, faktor paling mendasar tetap terletak pada perilaku pengguna jalan.
Disiplin masyarakat dalam mematuhi rambu dan palang pintu dinilai masih rendah. Kebiasaan menerobos perlintasan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan.
“Teknologi tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan kesadaran pengguna. Ini persoalan perilaku,” tegasnya.
Iwan menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat agar lebih patuh terhadap sistem keselamatan yang ada. Ia mengingatkan bahwa keselamatan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepatuhan manusia.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong penghapusan perlintasan sebidang. Secara aturan, perlintasan jenis ini memang dibatasi penggunaannya dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti flyover dan underpass harus menjadi prioritas untuk meminimalkan risiko kecelakaan di titik perlintasan.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada perpotongan langsung antara jalur kereta dan jalan raya jika ingin menekan angka kecelakaan,” paparnya. (*).
