KABARSEMBADA.COM, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul bergerak cepat merespons melonjaknya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat dampak krisis ekonomi global. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, langsung menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mengaktifkan kembali program padat karya sebagai solusi darurat untuk menyelamatkan ekonomi warga terdampak.
“Program padat karya ini kami hadirkan agar mereka yang kehilangan pekerjaan tetap punya penghasilan sembari mencari pekerjaan baru,” tegas Bupati Halim saat ditemui di Bantul, Jumat (23/5/2025).
Lonjakan PHK yang melanda Kabupaten Bantul bukan tanpa sebab. Bupati menjelaskan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak langsung pada daya saing produk ekspor Indonesia, termasuk yang berasal dari Bantul.
“Kenaikan tarif impor membuat produk kita kalah harga dan kalah bersaing. Banyak pesanan luar negeri yang batal. Dampaknya, industri lokal terpaksa memangkas jumlah karyawan,” ungkapnya.
Bupati Halim menekankan bahwa gejolak ekonomi global ini menjadi bukti nyata betapa terhubungnya perekonomian lokal dengan kondisi internasional.
Program padat karya yang digagas Pemkab Bantul kali ini akan fokus menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK, bukan untuk pegawai negeri atau pensiunan. Langkah ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat agar tidak ikut terjun bebas seiring menurunnya pendapatan rumah tangga.
“Kita prioritaskan mereka yang benar-benar terdampak, agar bisa tetap produktif dan ekonominya tidak stagnan,” tambah politisi PKB ini.
Menindaklanjuti instruksi Bupati Bantul, Disnakertrans Bantul kini tengah merancang skema operasional program padat karya. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul, Rina Dwi Kumaladewi, memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi.
“Kami akan siapkan mekanisme dan teknisnya, termasuk wilayah dan jenis pekerjaan yang akan dilibatkan,” ujar Rina dalam pesan singkat kepada media.
Program padat karya ini dirancang sebagai solusi jangka pendek sekaligus jaring pengaman sosial agar efek domino dari PHK massal tidak menyebar lebih luas. Pemkab Bantul berharap langkah ini bisa menjadi pereda guncangan ekonomi, terutama bagi sektor industri yang selama ini bergantung pada ekspor. (*)
Tinggalkan Balasan