KABARSEMBADA.COM, SLEMAN – Upaya meningkatkan kualitas layanan publik terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor dengan Pengadilan Agama Sleman yang resmi dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Senin (13/4/2026).
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Praja 2, Kantor Setda Sleman. Ketua Pengadilan Agama Sleman, Yuniati Faizah, menandatangani MoU bersama Bupati Sleman, Harda Kiswaya, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun OPD yang terlibat meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB), serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
Yuniati Faizah menjelaskan, kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat. Ruang lingkupnya mencakup sejumlah layanan, seperti rekomendasi pengangkatan anak, pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial, hingga penanganan dispensasi kawin dan pengendalian perkawinan usia anak.
“Kolaborasi ini merupakan upaya bersama untuk menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, terdapat empat dokumen kerja sama yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Hal ini diharapkan mampu memperkuat integrasi layanan lintas sektor di Kabupaten Sleman.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan hingga penandatanganan kesepakatan tersebut. Menurutnya, kerja sama ini mencerminkan sinergi yang baik antar lembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang,” kata Harda.
Ia menambahkan, kesepakatan ini merupakan pengembangan dari kerja sama sebelumnya dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih adaptif. Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Ke depan, Harda menekankan pentingnya implementasi nyata dari kerja sama tersebut. Ia berharap seluruh pihak dapat menjalankan komitmen ini secara konsisten dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan berhenti pada penandatanganan. Yang terpenting adalah pelaksanaan di lapangan yang terukur dan berkesinambungan,” tegasnya. (*)
