KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Rencana pemerintah memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Pemotongan yang mencapai Rp650 triliun atau turun hampir 25 persen dari tahun sebelumnya dinilai bisa mengganggu kelanjutan pembangunan infrastruktur dan menekan program pengentasan kemiskinan di daerah.
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo, menyebut kebijakan ini janggal. Sebab, di saat belanja RAPBN 2026 diproyeksikan naik 17,7 persen, dana transfer justru berkurang drastis.
“Program MBG malah melonjak lima kali lipat menjadi Rp335 triliun. Ironisnya, subsidi ke daerah yang seharusnya menopang pembangunan dan membuka lapangan kerja justru dipangkas dalam jumlah besar,” ujarnya, Senin (8/9/2025)
Pembangunan Daerah Terancam Mandek
Wahyudi menilai, pemangkasan TKD yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan berdampak luas. Proyek jalan, jembatan, dan sarana telekomunikasi yang sedang berjalan berisiko mangkrak.
“Program penanggulangan kemiskinan juga berpotensi tersendat karena minimnya dukungan anggaran,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan desentralisasi fiskal sejak 2001 belum membawa hasil optimal. Banyak pemerintah daerah tetap bergantung pada transfer pusat ketimbang memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fenomena flypaper effect masih kuat. Dana perimbangan membuat Pemda lebih fokus belanja daripada mencari sumber pendapatan mandiri. Rata-rata PAD terhadap APBD masih di kisaran 24 persen,” jelasnya.
Potensi Gejolak Sosial dan Politik
Wahyudi memperingatkan, pemotongan TKD yang dilakukan secara tiba-tiba bisa memicu konsekuensi politik, ekonomi, bahkan sosial. Daerah yang kekurangan anggaran akan berusaha meningkatkan PAD, salah satunya dengan menaikkan PBB dan pajak daerah lainnya.
“Daerah seperti Banyuwangi, Cirebon, Semarang, Jeneponto, dan Bone yang berencana menaikkan pajak besar-besaran berisiko menghadapi perlawanan warga. Jika kondisi ekonomi belum membaik, ditambah gaya komunikasi kepala daerah yang tidak bijak, potensi konflik sosial bisa sangat besar,” tegasnya.
Ia menekankan, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan fiskal tidak justru menimbulkan ketidakstabilan di tingkat lokal. (*)
