KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta terus menajamkan langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh. Dalam Forum Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar Selasa (5/8/2025) di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Wali Kota dr. Hasto Wardoyo menegaskan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan harus berbasis data, fokus wilayah, dan menyentuh langsung akar persoalan.
“Kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Kita harus masuk ke dalam problem utamanya—pengangguran, pendidikan, keterampilan. Kalau tidak, semua ini hanya kosmetik,” tegas Hasto.
Hasto mengungkapkan bahwa meski angka kemiskinan DIY termasuk yang terendah secara nasional yakni 6,26 persen, namun kondisi tersebut tetap memerlukan penanganan serius. Target Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menurunkannya menjadi 5,8 persen pada tahun ini.
“Menurunkan angka kemiskinan meski sedikit, itu berat. Harus fokus dan konkret. Kalau tidak, hanya jadi retorika,” kata Hasto.
Ia juga menekankan bahwa kemiskinan tidak bisa diukur dari aset atau harta benda. Sebaliknya, konsumsi adalah indikator utama yang digunakan oleh BPS. “Jangan terkecoh dengan rumah bagus atau ternak banyak. Kalau tidak cukup makan, ya tetap miskin,” ucap Hasto memberi contoh.
Pemkot Yogyakarta menetapkan lima kemantren sebagai kantong kemiskinan yang menjadi prioritas penanganan: Wirobrajan, Umbulharjo, Gondokusuman, Mergangsan, dan Mantrijeron.
“Jangan tersebar ke mana-mana. Kalau sumber daya terbatas, harus fokus ke kantong-kantong kemiskinan. Pahami karakter warganya, telusuri sebabnya. Baru kemudian cari solusinya,” jelas mantan Bupati Kulon Progo ini.
Tidak Hanya Bantuan, Tapi Pemberdayaan
Pendekatan yang dikedepankan Pemkot tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, melainkan juga peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
“Kita butuh dua jalur. Satu bantuan jangka pendek seperti paracetamol, satu lagi pemberdayaan seperti antibiotik. Dua-duanya harus jalan,” ujar Hasto, memberi analogi yang mudah dicerna.
Hasto mengungkapkan visinya menjadikan Yogyakarta sebagai pusat distribusi produk unggulan daerah sekitar, seperti halnya peran Singapura di kawasan Asia Tenggara. Ia mencontohkan gula merah dari Kulon Progo atau kelapa dari Bantul yang bisa diolah dan dikemas menjadi produk unggulan di Yogyakarta.
“Jangan cuma pelatihan menjahit, terus dibagikan mesin tapi tidak dipakai. Lebih baik langsung kontrak UMKM untuk produksi sandal, lalu disalurkan ke hotel. Itu baru nyata,” tegas mantan kepala BKKBN ini.
Dalam forum tersebut, Hasto juga mendorong Lurah dan Mantri Pamong Praja agar berani menyentuh langsung akar persoalan di wilayah masing-masing. Ia menyinggung model pembangunan yang terlalu fokus pada proyek fisik dan abai pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita tidak butuh mercusuar. Lebih penting membenahi RT dan RW agar bisa atasi masalah kemiskinan dan sampah. Dari situlah kota ini bisa bersinar,” katanya.
Bappeda Siapkan Strategi Berlapis dan Anggaran Terintegrasi
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, memaparkan bahwa penanggulangan kemiskinan tahun 2024 dijalankan melalui tiga pendekatan yaitu mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan dan produktivitas, dan memperkecil wilayah kantong kemiskinan.
Agus menyebutkan bahwa total anggaran yang digunakan bersumber dari berbagai pihak:
- APBN (melalui program PKH dan bantuan sembako): Rp88,9 miliar
- APBD Kota Yogyakarta: Rp92,3 miliar
- APBD DIY: Rp2,8 miliar
- Serta kontribusi dari sektor swasta melalui program CSR
“Angka kemiskinan memang terus turun, tapi jangan lengah. Butuh sinergi lintas sektor agar dampak intervensi bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujar Agus.
Inovasi 2025: Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana
Sebagai upaya berkelanjutan, Pemkot akan meluncurkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana dan Orang Tua Asuh Keluarga Miskin sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor. Proyek percontohan akan dimulai di Kemantren Wirobrajan.
“Akar kemiskinan itu pendidikan. Kita ingin keluarga miskin punya harapan baru. Dengan satu sarjana di tiap keluarga, itu jadi pintu keluar dari kemiskinan,” terang Agus.
Dengan kombinasi strategi berbasis data, fokus wilayah, intervensi sosial, penguatan UMKM, dan pendekatan pendidikan, Kota Yogyakarta memperkuat komitmen menjadi pionir pengentasan kemiskinan yang bukan hanya cepat, tapi juga berkelanjutan. (*)
