KABARSEMBADA.COM, SLEMAN – Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Paralegal yang diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum lebih dekat, cepat, dan inklusif di tingkat kalurahan.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, secara langsung membuka Bimtek Paralegal Angkatan VI yang digelar di Aula Lantai 3 Setda Sleman, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Sleman, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Harda menegaskan bahwa keberadaan paralegal menjadi langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan di tingkat akar rumput. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman hukum memadai, sehingga membutuhkan peran pendamping di lapangan.
“Paralegal adalah ujung tombak dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat,” ujar Harda.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dan musyawarah, yang sejalan dengan nilai kearifan lokal. Para peserta diharapkan mampu menjadi pribadi yang berintegritas serta responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
“Ini bukan sekadar kegiatan formal, tetapi bagian dari visi mewujudkan masyarakat Sleman yang maju, adil, dan berdaya. Saya berharap peserta memanfaatkannya sebagai ladang amal jariah yang bermanfaat bagi banyak orang,” tambahnya.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, yang hadir secara daring, turut mengapresiasi inisiatif Pemkab Sleman. Ia menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Posbakum hadir untuk mengatasi hambatan akses hukum, baik dari sisi jarak maupun biaya. Layanan yang diberikan meliputi informasi dan orientasi hukum, advokasi, mediasi, serta layanan rujukan.
“Kami menggunakan pendekatan people-centered justice. Masyarakat dilatih menjadi paralegal agar mampu menyelesaikan persoalan hukum secara damai dan mandiri. Ke depan, lurah juga akan diperkuat melalui pelatihan Hakim Perdamaian Desa,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Kanwil Kemenkum DIY, Febri Nurdian, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 31 paralegal bersertifikat yang tersebar di 16 kalurahan di Kabupaten Sleman. Keberadaan mereka diharapkan menjadi penggerak edukasi hukum sekaligus pemberi bantuan hukum awal di wilayah masing-masing.
Direktur LBH Tentrem DIY, Yahya Asmu’i, turut mengapresiasi komitmen Pemkab Sleman dalam mendukung program bantuan hukum. Ia menjelaskan, setelah mengikuti pelatihan kelas selama tiga hari, peserta akan menjalani masa aktualisasi selama tiga bulan.
Peserta yang lulus nantinya akan memperoleh sertifikasi dari BPHN serta gelar non-akademik CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid), yang menjadi bekal penting untuk mengisi Posbakum di setiap kalurahan.
Kegiatan ini diikuti sekitar 86 perwakilan kalurahan se-Kabupaten Sleman. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman aparatur kalurahan terkait peran dan fungsi paralegal, sekaligus mendukung penerapan restorative justice di wilayah DIY.
Adapun materi yang diberikan dalam Bimtek meliputi pemahaman peran paralegal, pendampingan hukum non-litigasi, hingga teknik penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan penguatan kapasitas ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di tingkat kalurahan semakin transparan, akuntabel, dan inklusif. (*)
