KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Lokasi bersejarah Taman Siswa Yogyakarta diproyeksikan menjadi pusat pendidikan baru bertajuk Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program nasional ini merupakan mandat langsung dari Presiden RI, dengan target implementasi dimulai pada Juli 2025.
Tiga pejabat tinggi melakukan peninjauan langsung ke lokasi ke Taman Siswa, Sabtu (10/5/2025). Mereka adalah Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan. Mereka menilai kesiapan Taman Siswa sebagai titik awal pembangunan sekolah berasrama ini.
“Kami mengecek langsung kesiapan lokasi. Kementerian Sosial akan menetapkan titik pembangunan, dan Kementerian PUPR akan segera melakukan asesmen teknis,” ujar Wamen Sosial, Agus Jabo.
Sekolah Rakyat akan berbentuk boarding school dengan sistem pendidikan penuh waktu. Konsep ini menggabungkan pembelajaran formal dan pembinaan karakter untuk jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan ruang kelas, asrama, laboratorium, dapur, ruang makan, dan tempat ibadah.
Agus menegaskan bahwa fasilitas tersebut hanya akan digunakan oleh siswa Sekolah Rakyat, yang diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Anak-anak akan tinggal dan belajar selama 24 jam penuh. Semua fasilitas harus terintegrasi dan memenuhi standar sekolah berasrama,” tegasnya.
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menyebutkan, meskipun jumlah ruang kelas dinilai cukup, masih diperlukan renovasi menyeluruh. Area seperti asrama, dapur, dan kamar mandi harus didesain ulang agar sesuai dengan standar sekolah boarding.
“Kami akan melakukan desain teknis ulang. Tapi kami menunggu kesepakatan relokasi siswa yang masih aktif belajar di sana,” kata Diana.
Relokasi ini menjadi perhatian serius Pemkot Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan pihaknya akan segera berdiskusi dengan Yayasan Taman Siswa terkait pemindahan aktivitas pembelajaran yang masih berjalan.
“Kami upayakan diskusi segera dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai dan target operasional bulan Juli tercapai,” jelas Wawan.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemkot Yogyakarta adalah ketersediaan lahan. Presiden RI sebelumnya mengamanatkan lokasi seluas enam hektar agar jenjang SD, SMP, dan SMA bisa disatukan dalam satu kawasan pendidikan.
Namun, Wawan menyebut bahwa saat ini Pemkot akan memprioritaskan pembangunan untuk jenjang SMA terlebih dahulu, sembari terus mencari solusi jangka panjang.
“Meski belum ada lahan ideal, prinsipnya kami sangat mendukung. Ini bagian dari komitmen Pemkot untuk memperluas akses pendidikan bagi warga miskin ekstrem,” terang Wawan.
Program Sekolah Rakyat di Yogyakarta digadang-gadang menjadi role model nasional dalam pendidikan berbasis kesejahteraan sosial. Jika pembangunan dapat dimulai segera dan berjalan sesuai jadwal, maka Juli mendatang akan menjadi momentum lahirnya sekolah inklusif yang benar-benar menyentuh kebutuhan anak-anak dari keluarga termiskin. (*)
