KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengajak partai politik untuk kembali pada jati diri sebagai pengawal demokrasi yang beretika dan berakar pada nilai-nilai budaya. Seruan tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar DIY, yang digelar di Hotel Royal Ambarrukmo, Minggu (18/5/2025).
Di tengah derasnya arus perubahan global dan kompleksitas politik nasional, Sri Sultan menilai partai politik harus hadir sebagai garda depan penguatan demokrasi, bukan sekadar alat mencapai kekuasaan.
“Musda bukan hanya rutinitas organisasi, melainkan momentum strategis untuk merawat semangat kebangsaan dan memperkuat pijakan moral dalam berpolitik,” tegas Sri Sultan dalam sambutannya.
Dengan menekankan kearifan lokal khas Yogyakarta, Sri Sultan menyoroti pentingnya menjadikan nilai gotong-royong dan harmoni sebagai kompas dalam setiap pengambilan keputusan politik. Baginya, budaya bukan hanya identitas, melainkan pilar utama peradaban dan etika demokrasi.
“Budaya adalah akar peradaban. Politik yang tercerabut dari budaya akan kehilangan arah dan makna,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengajak partai-partai politik untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat, terbuka, dan inklusif.
Musda XI Partai Golkar DIY ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, didampingi oleh Sri Sultan dan Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman. Acara ini menjadi forum penting untuk evaluasi kinerja, penajaman strategi jangka menengah, serta pemilihan ketua DPD periode 2025–2030.
Bahlil menekankan bahwa konsolidasi menyeluruh hingga tingkat desa adalah kunci memperkuat struktur partai. Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap tren pemilih muda dan pemanfaatan teknologi digital dalam kerja politik masa kini.
“Jangan biarkan struktur yang mati suri menjadi beban. Partai yang kuat lahir dari akar yang hidup dan aktif,” ujar Menteri ESDM itu.
Bahlil juga melontarkan kritik terhadap mahalnya ongkos demokrasi saat ini dan menyuarakan perlunya reformasi sistem politik nasional yang lebih efisien dan pro-rakyat. Ia ingin menjadikan Golkar sebagai pelopor perubahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin buktikan bahwa suara rakyat bukan sekadar slogan, tapi benar-benar menjadi arah perjuangan Golkar,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, para kader Partai Golkar dari seluruh kabupaten/kota di DIY menyatukan barisan untuk menghadapi tantangan politik ke depan, sekaligus menjawab kebutuhan rakyat yang semakin dinamis di era digital dan post-pandemi. (*)
Tinggalkan Balasan