KABARSEMBADA.COM, SLEMAN – Persoalan sampah di Kabupaten Sleman terus menjadi perhatian serius. Dengan timbulan harian mencapai 601,6 ton, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman didorong untuk memperkuat kolaborasi pengelolaan bersama masyarakat. Salah satu solusi utama yang disorot adalah edukasi dan pembiasaan memilah sampah mulai dari rumah tangga.
Wakil Ketua II DPRD Sleman, Hasto Karyantoro, menegaskan bahwa Sleman memiliki dua pekerjaan rumah besar dalam menangani sampah: meningkatkan edukasi warga tentang pemilahan sampah serta memperkuat sistem pengelolaan oleh pemerintah daerah.
“Kalau masyarakat sudah memilah sampah dari rumah, pengelolaan di tingkat selanjutnya akan jauh lebih mudah. Ini harus dikerjakan bersama, bukan hanya pemerintah,” tegas Hasto, Rabu (7/5/2025).
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,12 juta jiwa dan wilayah seluas 574,82 km², tantangan Sleman dalam urusan sampah memang tidak kecil. Apalagi, menurut data terbaru, 283 ton sampah per hari masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat termasuk dengan cara yang kurang ramah lingkungan seperti penimbunan.
Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Sleman diperkirakan naik menjadi 1,20 juta jiwa pada 2027. Artinya, volume sampah juga dipastikan meningkat. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan kebiasaan dari hulu, yakni rumah tangga, menjadi krusial.
Hasto juga menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam menertibkan kelompok atau usaha pengangkut sampah swasta yang diduga membawa sampah dari luar wilayah Sleman dan membuangnya di wilayah ini.
“Pemerintah Kabupaten perlu bertindak tegas terhadap praktik seperti ini. Jangan sampai Sleman jadi tempat pembuangan sampah dari daerah lain,” ujar politisi PKS ini.
Untuk menciptakan budaya memilah dan mengolah sampah di rumah tangga, Hasto menilai perlu ada dukungan anggaran dan insentif yang mendorong partisipasi aktif warga. Edukasi bukan hanya soal penyuluhan, tetapi juga perlu didorong dengan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Edukasi harus sampai ke level paling bawah, dengan segala konsekuensi dan pendanaannya. Harus ada dorongan nyata agar masyarakat terbiasa mengelola sampah dengan benar,” tandas Hasto.
Upaya pengurangan sampah dari sumbernya menjadi kunci agar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tidak kelebihan beban. Tanpa keterlibatan aktif warga, persoalan ini akan semakin sulit ditangani di masa mendatang.
Bupati Harda: Penanganan Sampah Butuh Gerakan Kolektif
Senada dengan itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah semata. Ia menekankan pentingnya gerakan kolektif dari semua elemen masyarakat.
“Penanganan sampah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Kami di Pemkab terus membangun sarana prasarana pengolahan, tapi masyarakat juga harus aktif memilah dan mengurangi sampah dari rumah,” ujar Harda Kiswaya dalam kesempatan terpisah.
Harda juga menambahkan bahwa Pemkab telah mengembangkan berbagai program berbasis lingkungan, seperti bank sampah, edukasi sekolah adiwiyata, hingga peningkatan kapasitas TPST di beberapa kecamatan.
“Kami juga akan memperkuat regulasi dan melakukan pengawasan terhadap pengangkut sampah swasta, terutama yang membuang sampah dari luar wilayah Sleman,” tegas Bupati Sleman Harda Kiswaya. (*)
Tinggalkan Balasan