KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi pemerintahan hingga ke level terbawah, yakni kalurahan (desa). Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, dalam Seminar Nasional Pemerintahan dan Desa (SNPD) 2025 yang digelar di Desa Wisata Pulesari, Sleman, pada Sabtu (17/5/2025).
Mengangkat tema “Masa Depan Pemerintah Desa dalam Perspektif 5G”, Beny menegaskan bahwa reformasi di level desa bukan hanya penting, tapi juga mendesak. Menurutnya, desa adalah titik awal dalam membangun kesejahteraan rakyat secara nyata.
“Kalau kita serius bicara kesejahteraan rakyat, kita harus mulai dari desa. Lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa. Desa punya tiga kekuatan utama: otonomi, kedekatan dengan masyarakat, dan menjadi bagian dari kebijakan desentralisasi,” ujar Beny di hadapan puluhan peserta seminar.
Dalam paparannya, Beny mengungkapkan keberhasilan DIY dalam meraih nilai akuntabilitas “AA” selama tujuh tahun berturut-turut, serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 15 kali beruntun.
“Kabupaten dan kota di DIY juga sudah meraih nilai A dalam reformasi birokrasi. Tapi satu hal yang belum banyak disentuh adalah level desa. Di sanalah tantangan besar kita,” tegas Beny.
Beny menyoroti birokrasi desa yang selama ini sering bekerja di bawah tekanan sistem yang tumpang tindih, minim sumber daya, serta jauh dari sentuhan reformasi sistematis.
Reformasi Kalurahan: Gagasan Otentik dari Sri Sultan
Menurut Beny, Pemda DIY kini tengah menjalankan kebijakan strategis “Reformasi Kalurahan” yang digagas langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kebijakan ini bukan adaptasi dari pusat, melainkan hasil pemikiran otentik sang Gubernur.
“Ini tulisan tangan beliau. Sri Sultan ingin agar reformasi birokrasi tidak berhenti di level kabupaten, tetapi menembus hingga ke kalurahan. Harapannya, kualitas hidup masyarakat bisa meningkat secara nyata,” ujar Beny.
Reformasi Kalurahan ini menyasar dua aspek besar: reformasi birokrasi desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kabupaten pun dilibatkan secara aktif dalam pelatihan, asistensi teknis, hingga evaluasi rutin di tiap kalurahan.
Dalam forum akademik itu, Beny juga menyinggung pendekatan multidimensi 5G – Government, Governing, Governability, Governance, dan Governmentality – sebagai pendekatan mutakhir untuk membedah dinamika pemerintahan modern.
“Kelima aspek 5G itu sudah kami praktikkan dalam tata kelola pemerintahan DIY. Sekarang saatnya desa juga ambil peran strategis,” tandas Beny.
Menutup pemaparannya, Beny mengajak seluruh pihak – dari lurah hingga generasi muda – untuk bersatu mendukung percepatan Reformasi Kalurahan yang baru berjalan efektif setahun terakhir. “Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kolektif kita bersama. Mari kita gas bareng-bareng demi desa yang berdaya dan rakyat yang sejahtera,” jelas Beny. (*)
Tinggalkan Balasan