KABARSEMBADA.COM, SLEMAN – Peringatan keras dilontarkan Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PM2PS) DIY, KPH Yudanegara, kepada seluruh lurah dan pamong se-Kabupaten Sleman. Dalam momen Syawalan yang digelar di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman, Rabu (16/4/2025), ia menegaskan bahwa para lurah harus tampil sebagai panutan, bukan sekadar pemegang jabatan.
“Sudah saatnya berubah. Lurah harus jadi contoh, bukan hanya pemimpin administratif,” tegas Yudanegara dalam sambutannya yang menggugah perhatian publik.
Dalam acara yang juga dihadiri Bupati Sleman Harda Kiswaya dan para tokoh pamong desa, KPH Yudanegara menyampaikan bahwa perintah ini merupakan amanat langsung dari Gubernur DIY. Ia menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan berbasis keteladanan sebagai fondasi utama reformasi pemerintahan kalurahan.
“Kalau lurah bisa menunjukkan integritas dan empati, masyarakat akan lebih percaya. Ini bukan sekadar urusan birokrasi, tapi soal moral,” jelas menantu Gubenur DIY Sri Sultan HB X ini.
Dalam pidatonya, KPH Yudanegara juga menyinggung dugaan penyelewengan Tanah Kas Desa (TKD) yang terjadi di sejumlah kalurahan. Beberapa nama yang disebut antara lain Kalurahan Maguwoharjo, Trihanggo, Caturtunggal, dan Candibinangun.
“Kalau ada yang tidak baik, harus segera diubah. Tidak ada ruang untuk pembiaran,” tegasnya dengan nada serius.
Isu penyalahgunaan TKD ini sempat mencuat dan menimbulkan keresahan publik. KPH Yudanegara berharap, momen Syawalan ini menjadi titik balik pembenahan moral dan tata kelola pemerintahan desa.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, turut mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi itu kunci. Baik dalam pelayanan masyarakat maupun pembangunan. Jangan kerja sendiri-sendiri,” ujar Harda.
Harda menambahkan, pelayanan publik yang prima hanya bisa diwujudkan jika ada kekompakan, komunikasi terbuka, dan kesiapan untuk berbenah dari semua pihak di tingkat desa.
Ketua Paguyuban Lurah Sleman Suryo Ndadari, Irawan, menilai Syawalan bukan hanya ajang silaturahmi, tapi juga momen strategis memperkuat hubungan antar pamong dan meningkatkan profesionalisme.
“Kalau komunikasi dan koordinasi berjalan baik, pelayanan ke masyarakat pun pasti lebih optimal,” jelas Irawan.
Kabupaten Sleman kini berada di titik krusial: tetap berada di zona nyaman atau bangkit menjadi pionir desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Semua itu, kata Yudanegara, hanya bisa dimulai jika pemimpinnya berani memberi teladan nyata. “Perubahan tidak dimulai dari sistem, tapi dari orang-orang yang memimpinnya,” jelasnya. (*)
Tinggalkan Balasan