KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan skor 95,56 pada tahun 2024, Jateng meneguhkan diri sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Peningkatan skor MCP Pemprov Jateng menjadi bukti nyata komitmen dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Pada 2023, MCP Jateng tercatat 90,80 dan meningkat menjadi 95,56 pada 2024.
“MCP ini bukan hanya angka, tetapi representasi dari kerja keras dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi,” ujar Taj Yasin.
Sebagai bagian dari program pencegahan korupsi, MCP KPK mengukur kinerja pemerintah daerah dalam delapan sektor utama, meliputi perencanaan anggaran, pelayanan publik, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengadaan barang dan jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat administrasi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa guna menghindari praktik korupsi. Taj Yasin menegaskan bahwa integritas pejabat daerah, termasuk bupati dan wali kota, menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi. Semua elemen pemerintahan harus berkomitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih,” tegasnya.
Selain Pemprov Jateng, tiga kabupaten di provinsi tersebut juga mendapatkan apresiasi serupa dari KPK, yakni Sragen, Batang, dan Wonogiri. Diharapkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan mereka.
Dengan prestasi ini, Pemprov Jateng optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas integritas birokrasi demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan bersih dari korupsi. (*)
Tinggalkan Balasan