KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Paket kebijakan insentif ekonomi telah diluncurkan pemerintah pada 5 Juni 2025. Kebijakan tersebut dinilai sangat krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho dalam menanggapi rencana pemerintah tersebut.
Paket insentif ekonomi yang disiapkan pemerintah terdiri dari enam kebijakan utama: subsidi pembelian motor listrik, bantuan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), potongan tarif listrik, serta diskon tiket pesawat dan tarif tol. Langkah ini ditujukan untuk menggenjot konsumsi domestik dan mendorong pergerakan sektor riil.
“Dalam jangka pendek, kebijakan ini sangat dibutuhkan. Efek efisiensi anggaran sudah mulai terasa, jadi butuh dorongan agar ekonomi tetap bergerak, terutama melalui konsumsi masyarakat,” ujar Wisnu, dosen Prodi Ilmu Ekonomi FEB UGM, Sabtu (7/6/2025).
Momentum Pemulihan: Jangan Hanya Fokus Jangka Pendek
Meskipun mendukung penuh insentif ekonomi tersebut, Wisnu mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengimbanginya dengan strategi jangka panjang agar dampaknya lebih berkelanjutan. Menurutnya, stimulus fiskal tak boleh hanya bersifat sesaat.
“Pemerintah harus mulai menyiapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Fokus pada investasi, menjaga daya beli secara berkesinambungan, dan membangun pertumbuhan finansial yang sehat sangat penting,” tambahnya.
Wisnu menilai, insentif ekonomi seperti ini bisa menjadi pemicu yang efektif bila diintegrasikan dalam kerangka kebijakan makro yang konsisten. Ia menekankan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan strategi pembangunan jangka panjang akan menjadi kunci menghadapi tantangan struktural ekonomi Indonesia ke depan.
Lebih dari Sekadar Stimulus, Harus Jadi Strategi Nasional
Keenam insentif tersebut diharapkan tidak hanya menjadi langkah sesaat untuk meredam tekanan ekonomi, melainkan menjadi bagian dari pendekatan strategis untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, mendorong transformasi energi, dan memperluas akses publik terhadap layanan dasar. (*)
Tinggalkan Balasan