kabarsembada.com – Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 telah selesai pada 24 Juli 2024.
Sepekan sebelumnya, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sleman menyatakan bahwa proses coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) telah selesai 100 persen di wilayahnya masing-masing per 18 Juli 2024.
Namun, berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dan Panwaslu Kecamatan, masih ditemukan adanya pemilih yang belum dicoklit oleh Pantarlih.
“Ini merupakan salah satu hasil pengawasan yang didapat oleh jajaran pengawas saat melakukan pengawasan proses coklit data pemilih kemarin,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, pada Kamis, 25 Juli 2024.
Arjuna menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan coklit yang dilakukan jajaran pengawas se-Kabupaten Sleman, ditemukan sejumlah potensi pelanggaran selama proses coklit oleh Pantarlih selama 30 hari lalu.
Beberapa potensi pelanggaran tersebut meliputi adanya pemilih yang belum dicoklit, rumah yang belum ditempeli stiker, sejumlah pemilih beralamat di RT 0 RW 0 yang tidak berhasil ditemui dan diketahui keberadaannya, serta pemilih satu Kartu Keluarga (KK) yang berbeda TPS.
Atas berbagai potensi pelanggaran tersebut, jajaran pengawas telah memberikan saran perbaikan kepada Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat yang telah ditindaklanjuti.
Khusus pemilih yang belum dicoklit, lanjutnya, ditemukan di enam kalurahan di Kapanewon Prambanan.
Berdasarkan saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Prambanan kepada PPK dan setelah dilakukan penelusuran bersama, didapati sekitar 40 pemilih baru yang belum dicoklit dan belum masuk dalam daftar pemilih yang telah disusun KPU beberapa waktu lalu.
Puluhan pemilih tersebut tersebar di Kalurahan Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, dan Wukirharjo.
“Data-data pemilih baru ini didapatkan dari data mutasi penduduk yang masuk ke kalurahan. Setelah disampaikan kepada PPK dan ditelusuri bersama pasca coklit dinyatakan selesai 100 persen, ternyata masih didapati penduduk baru yang masuk ke wilayah Prambanan yang belum dicoklit,” kata Arjuna.
Hasil penelusuran data penduduk mutasi tersebut, lanjut Arjuna, masih menyisakan sekitar 17 warga yang belum berhasil ditemukan dan diketahui keberadaannya hingga selesainya masa coklit per 24 Juli 2024.
Pengawas dan PPK juga tidak mengantongi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) warga-warga tersebut karena hanya mengetahui nama dan alamat tertulisnya saja di dokumen penduduk masuk, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam daftar pemilih.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra, mengatakan bahwa selama proses coklit berlangsung, jajaran pengawas telah mengeluarkan sebanyak 174 imbauan yang ditujukan kepada jajaran Pantarlih, PPS, dan PPK sebagai bentuk pencegahan.
Imbauan tersebut diberikan baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, jumlah saran perbaikan yang diberikan sebanyak 26 saran, baik lisan maupun tertulis.
“Saat ini, jajaran pengawas fokus untuk mengawasi proses penyusunan daftar pemilih hasil coklit yang dalam waktu dekat akan ditetapkan KPU Sleman sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 mendatang,” paparnya. (*)
Tinggalkan Balasan