KABARSEMBADA.COM, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat angin segar dalam upaya pembangunan daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY secara resmi menyerahkan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran tahun 2025. Hasilnya? Lima sektor prioritas Bantul dinilai efisien dan tepat sasaran!
Penyerahan hasil evaluasi ini dilakukan pada Jumat (9/5/2025) langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY, Setya Nugraha, di Ruang Kerja Bupati Bantul. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Sekda Bantul, serta jajaran pimpinan dari Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, dan Bagian Organisasi.
Dalam pemaparannya, Setya mengungkapkan bahwa capaian pembangunan Bantul pada sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengembangan pariwisata tergolong efisien dan on-track.
“Kami melihat pengentasan kemiskinan di Bantul sudah bisa dipetakan dalam pohon faktor. Ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berdampak,” ujar Setya.
Namun, tak hanya pujian yang disampaikan. BPKP juga memberi rekomendasi penting: pemerintah daerah perlu memperluas intervensi pada faktor-faktor yang belum sepenuhnya tersentuh program. Selain itu, kepala perangkat daerah diminta lebih teliti dalam menyusun indikator dan target kinerja di setiap sektor.
“Keselarasan antara rencana, pelaksanaan, dan pengukuran hasil pembangunan itu kunci keberhasilan,” tambah Setya.
Bupati Halim pun menyambut hangat evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi dari BPKP sangat dibutuhkan untuk menguji kerangka pikir visi-misi Pemkab Bantul agar benar-benar membawa perubahan nyata.
“Kami ingin perencanaan itu bukan sekadar formalitas. Harus logis, relevan, dan menghasilkan impact. Evaluasi ini jadi pegangan penting kami ke depan,” tegas Halim.
Lebih lanjut, ia akan mendorong seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi mandiri tahunan guna menyaring program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dengan hasil evaluasi yang menggembirakan ini, Pemkab Bantul optimistis bisa terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan