KABARSEMBADA.COM, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Acara berlangsung di Mandala Saba Madya Kompleks Parasamya, Bantul secara hybrid, daring dan luring, Kamis (20/3/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD 2025-2029 dengan menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Kepala Bappeda Bantul, Ari Budi Nugroho, menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD ini dimulai sejak pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada 20 Februari 2025.
“RPJMD ini disusun sebagai penyempurnaan rancangan teknokratik yang berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Kami berharap forum ini mampu menghasilkan masukan konstruktif sesuai potensi wilayah, guna mewujudkan masyarakat Bantul yang maju, kuat, demokratis, dan sejahtera,” ungkap Ari.
Visi dan Program Unggulan RPJMD 2025-2029
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam sambutannya menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 mengusung visi Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis, dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa. Visi ini diterjemahkan ke dalam lima misi dan 20 program unggulan yang telah disusun berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Beberapa program prioritas di antaranya pembangunan 600 km jalan desa dalam lima tahun, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan pangan berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat kelompok tani,” jelas Halim.
RKPD 2026: Fokus pada Ekonomi, SDM, dan Infrastruktur
Sementara itu, RKPD Tahun 2026 yang saat ini memasuki tahap Musrenbang merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029. RKPD 2026 mengusung tema Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan lima prioritas pembangunan yang sejalan dengan misi daerah.
Bupati Bantul menegaskan bahwa pembiayaan seluruh program unggulan akan bersumber dari berbagai skema pendanaan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta sumber-sumber lainnya.
“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh pihak agar program-program ini dapat terlaksana dengan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Bantul,” pungkas Halim. (*)
Tinggalkan Balasan