KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di DIY kembali jadi sorotan publik. Sejak masa pendaftaran dibuka awal Juni, Jogja Corruption Watch (JCW) menerima gelombang keluhan dari masyarakat terkait error sistem, persoalan administrasi, hingga dugaan manipulasi zonasi yang dinilai merugikan calon siswa.
Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, menyebutkan laporan paling dominan datang dari gangguan teknis seperti server down, khususnya pada jalur afirmasi. Kondisi ini menghambat proses pendaftaran ribuan siswa.
“Masalah ini bukan kali pertama terjadi. Kami berharap Dinas Pendidikan DIY segera mengantisipasi sebelum pendaftaran SMA dibuka pada Rabu, 18 Juni 2025,” tegas Baharuddin, Selasa (17/6/2025).
Validitas KK Bermasalah, Siswa Terancam Gugur Jalur Mutasi
Selain server error, problematika Kartu Keluarga (KK) juga mencuat. Salah satu kasus paling mencolok adalah siswa yang telah pindah domisili ke Purwokerto sejak 7 tahun lalu, tetapi masih terdaftar di Yogyakarta. Hal ini menyulitkan saat mendaftar melalui jalur mutasi.
Setelah mendapat arahan, orang tua siswa akhirnya mengurus perbaruan KK di Disdukcapil Kota Yogyakarta. JCW menekankan pentingnya data valid demi mencegah kecurangan dan kesalahan jalur seleksi.
Nilai Prestasi Bikin Bingung, Sosialisasi Dinilai Minim
Keluhan lain datang dari jalur prestasi. Banyak orang tua siswa mengaku kebingungan dengan sistem penilaian, terutama mengenai kategori prestasi apa saja yang diakui dalam seleksi.
“Sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat paham dan tak terjadi salah persepsi,” imbuh Baharuddin.
Dugaan Manipulasi Zonasi, JCW Minta Warga Aktif Lapor
JCW mendorong publik untuk tidak diam jika menemukan indikasi kecurangan seperti adanya pemalsuan alamat domisili, rekayasa zonasi, dan penggunaan data kemiskinan palsu. Setiap laporan akan diteruskan ke instansi terkait. Jika terbukti melanggar, siswa yang bersangkutan dapat didiskualifikasi.
“JCW membuka layanan aduan melalui WhatsApp di 0821-3832-0677, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor,” tandas Bahar.
Pemerintah Pastikan Jalur Inklusif Gratis, Siswa Disabilitas Dibebaskan Biaya
Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya pada pendidikan inklusif. Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, memastikan bahwa siswa disabilitas dibebaskan dari segala biaya pendaftaran dan kebutuhan pendidikan akan ditanggung penuh oleh pemerintah.
SPMB tahun ini dilaksanakan secara Real Time Online (RTO) dengan empat jalur seleksi:
- Domisili – Berdasarkan jarak atau wilayah administrasi tempat tinggal
- Afirmasi – Untuk keluarga kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus
- Prestasi – Meliputi prestasi nasional, akademik, dan umum
- Mutasi & Kemaslahatan – Untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas atau alasan khusus
Jalur Disabilitas SMP Negeri: 172 Kuota, 233 Pemohon
Plt Kepala UPT Layanan Disabilitas (ULD), Dian Yunila Handayani, menjelaskan bahwa jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas menyediakan kuota 172 kursi di 16 SMP Negeri. Sementara, jumlah siswa berkebutuhan khusus yang terdata mencapai 233 orang.
Mereka yang tidak lolos seleksi negeri akan difasilitasi masuk ke sekolah swasta dengan bantuan program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Inklusi.
Empat skala prioritas seleksi disabilitas antara lain:
- Memiliki surat keterangan ABK dari dokter
- Didampingi sejak kelas 4 atau 5 SD
- Telah mengikuti asesmen dari ULD atau mitra lembaga seperti PPT UII
- Rentang IQ pada hasil asesmen antara 65–84
Mari Awasi Bersama, Demi Pendidikan yang Bersih
JCW menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal keadilan pendidikan.
“Tanpa pengawasan, kecurangan akan terus terjadi. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak mendapat haknya secara adil,” tutup Baharuddin.
Untuk informasi lebih lanjut dan pengaduan, masyarakat bisa menghubungi WhatsApp JCW di 0821-3832-0677. (*)
Tinggalkan Balasan