KABARSEMBADA.COM, SLEMAN – Menyambut tahun ajaran baru 2025/2026, Anggota Komisi D DPRD Sleman, Gani Sadat, SH., M.Kn., menyoroti pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya kondisi gedung sekolah. Ia menekankan agar pemerintah daerah tidak lengah dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan lingkungan belajar.
“Pendidikan adalah prioritas utama. Gedung sekolah yang layak dan aman menjadi tanggung jawab negara. Jangan sampai guru dan siswa waswas saat kegiatan belajar mengajar karena khawatir atap ambruk,” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengingatkan agar insiden ambruknya atap salah satu SD di Sleman beberapa waktu lalu menjadi evaluasi serius. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menunggu laporan kerusakan dari sekolah, tapi bersikap proaktif melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Menurut Gani, proses rehabilitasi atau renovasi gedung sekolah seharusnya tidak sekadar mengikuti urutan pengajuan proposal. Melainkan berdasarkan skala prioritas sesuai tingkat kerusakan dan potensi risiko keselamatan.
“Inventarisasi kondisi gedung harus dilakukan terus-menerus dan melibatkan kepala sekolah secara aktif,” jelasnya.
Ia menyarankan agar Dinas Pendidikan dan instansi teknis lainnya membangun komunikasi intensif dengan pihak sekolah. Informasi awal dari kepala sekolah bisa menjadi dasar survei lanjutan untuk memastikan tingkat kerusakan secara objektif.
“Misalnya, antara gedung yang catnya mengelupas dan gedung dengan tiang penyangga atap yang rapuh, tentu harus lebih dulu direhab gedung yang berisiko roboh,” tambah Gani.
Pemkab Diminta Proaktif, Bukan Menunggu Laporan
Lebih lanjut, Gani menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak bersikap pasif. Ia meminta agar pemkab tidak hanya bertindak setelah terjadi insiden, tetapi juga aktif menanyakan kondisi fasilitas pendidikan di wilayah masing-masing.
“Jangan tunggu bola. Pemerintah harus bergerak lebih dulu untuk memastikan setiap ruang kelas aman digunakan,” tegas tokoh asal Kepuharjo, Cangkringan itu.
Meski menyadari keterbatasan anggaran daerah, Gani menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur sekolah tetap bisa dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang tepat sasaran. “Skala prioritas harus disusun berdasarkan kerusakan nyata di lapangan, bukan semata-mata dari daftar proposal masuk,” paparnya. (*)
Tinggalkan Balasan