KABARSEMBADA.COM, GUNUNGKIDUL – Kabupaten Gunungkidul kembali mencuri perhatian nasional dan internasional setelah menjadi tuan rumah penandatanganan kerja sama strategis dalam penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan blended finance untuk program perhutanan nasional. Acara ini berlangsung di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Candi, Karangmojo, Selasa (6/5/2025).
Agenda ini merupakan bagian dari Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan atau KIBAR, sebuah proyek yang digagas bersama Pemerintah Indonesia dan Inggris melalui pendanaan United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) senilai USD 7,27 juta.
Program ini dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI), dengan tujuan utama mendukung pencapaian target Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, sebuah langkah penting Indonesia menuju pembangunan rendah karbon.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, hadir langsung dalam acara ini sebagai bentuk komitmen Pemkab terhadap keberlanjutan lingkungan melalui perhutanan sosial berbasis masyarakat. Ia juga meninjau langsung lokasi-lokasi pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dinilai berhasil secara ekologis maupun ekonomi.
“Gunungkidul punya kekuatan besar dalam hutan rakyat dan hasil hutan bukan kayu. Program ini sejalan dengan visi kami menciptakan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal,” tegas Joko Parwoto.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang menyebut proyek ini sebagai langkah penting memperkuat ekonomi lokal.
“Perhutanan sosial tidak hanya menjaga hutan, tapi juga menyejahterakan masyarakat melalui bisnis berbasis hutan dan penguatan kelembagaan KUPS,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyoroti pentingnya skema pembiayaan inklusif seperti Fasilitas Dana Bergulir (FDB) sebagai model blended finance masa depan.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menggarisbawahi nilai strategis dari kerja sama ini dalam konteks keadilan iklim global.
“Inggris bangga mendukung Indonesia dalam menjaga hutannya sambil mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan,” kata Dominic Jermey.
Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu dari tujuh provinsi prioritas penerima manfaat proyek KIBAR. Gunungkidul bahkan dijadikan percontohan nasional melalui pengembangan Wana Tematik seperti Wana Boga, Wana Husada, Wana Kriya, dan Wana Wisata yaitu konsep yang mengintegrasikan pelestarian hutan dengan ketahanan pangan, kesehatan, kriya lokal, hingga pariwisata.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, yang hadir mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan perlunya kolaborasi multisektor.
“Keberhasilan perhutanan sosial menuntut dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga mitra internasional. Ini harus jadi awal dari aksi nyata, bukan hanya simbolik,” ujarnya dengan tegas.
Dalam kesempatan tersebut, para pemangku kepentingan juga berkesempatan menyaksikan langsung praktik agroforestri dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. Model pengelolaan ini menjadikan Gunungkidul sebagai laboratorium hidup perhutanan sosial yang bisa direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan