KABARSEMBADA.COM, BANTUL – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan penuh dari DPRD Bantul. Wakil Ketua DPRD Bantul, Titis Ajeng Ganis Mareti, menyebut langkah tersebut sebagai angin segar bagi para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang selama ini terjebak dalam lilitan utang.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken Presiden Prabowo pada 5 November 2024 dan mulai mendapat respons luas di tingkat daerah.
“Ini langkah luar biasa. Kami siap mengawal dan mengawasi agar implementasinya tepat sasaran. Banyak petani dan nelayan di Bantul yang sudah lama menjerit karena tekanan utang dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Titis, Rabu (7/5/2025).
Titis, yang juga politisi dari Fraksi Partai Gerindra, menambahkan bahwa penghapusan utang ini akan menjadi titik balik bagi para pelaku UMKM yang selama ini masuk daftar hitam perbankan dan tidak lagi bisa mengakses kredit usaha.
“Banyak pelaku usaha kecil yang dulu gagal bayar lalu kehilangan akses pembiayaan formal. Dengan kebijakan ini, mereka bisa bangkit kembali. Ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini akan mendorong sinergi positif antara pemerintah dan sektor keuangan, khususnya dalam mendukung ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kalau beban utang berkurang, tentu produktivitas meningkat. Biaya produksi bisa ditekan, dan petani serta nelayan kita bisa bersaing lebih baik di pasar,” imbuh alumni UPN Veteran Yogyakarta ini.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna (5/5/2025), Presiden Prabowo menyampaikan tekadnya menghapus utang macet petani dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi beban menahun.
“Utang-utang itu membuat mereka tidak lagi bisa meminjam ke bank. Akhirnya mereka lari ke rentenir atau pinjol berbunga tinggi. Ini yang harus kita hentikan,” kata Prabowo kala itu.
Langkah penghapusan utang ini diyakini akan menghidupkan kembali sektor UMKM, memperkuat ketahanan pangan, dan menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional dari akar rumput. (*)
Tinggalkan Balasan