KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Suasana di sekitar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) berubah tegang, Selasa (15/4/2025) pagi. Ratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) berkumpul di sana untuk mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
Mereka mendesak agar pihak kampus memberikan klarifikasi mengenai status ijazah S1 Jokowi, yang menurut mereka, patut dipertanyakan.
Sejak Selasa pagi sekitar pukul 07.00 WIB, massa sudah memadati lokasi tersebut. Aksi mereka berlanjut dengan audiensi yang dilaksanakan sekitar pukul 08.30 WIB, di mana tiga perwakilan dari kelompok tersebut, yakni Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar, diperbolehkan berbicara langsung dengan pihak UGM.
Namun, audiensi tersebut tidak berjalan mulus. Begitu keluar dari ruangan pada pukul 10.30 WIB, ketiganya langsung dikerumuni oleh massa yang menunggu di luar.
Aksi demo ini kemudian berlanjut dengan long march dari Fakultas Kehutanan menuju Bundaran UGM, sambil membawa spanduk bertuliskan, “UGM: Universitas Genk Mulyono”. Di tengah-tengah aksi ini, politisi senior Amien Rais turut hadir memberikan pernyataan yang mencuri perhatian.
Amien Rais, yang sudah dikenal sebagai salah satu tokoh yang kerap mengkritik pemerintah, menyebut bahwa UGM telah menjadi “keset politik” bagi Jokowi. “Istilah teknisnya, orang-orang pintar Jokowi ini menjual diri karena mungkin ada kepentingan tertentu. Selamatkan intellectual prostitute,” ujarnya, dengan nada tinggi.
Sementara itu, Roy Suryo, yang juga turut berpartisipasi dalam audiensi, menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 tersebut adalah palsu. Menurutnya, ada sejumlah ketidakcocokan yang perlu dibuktikan secara transparan.
Pihak UGM, melalui Sekretarisnya, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, dengan tegas membantah tudingan tersebut. “Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Semua proses studi beliau tercatat dengan jelas, dan beliau diwisuda pada 5 November 1985,” ujar Andi.
Selain itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, menegaskan bahwa pihak universitas siap untuk menghadapi segala proses hukum yang ada.
“Kami siap hadir di pengadilan untuk membuktikan bahwa UGM memiliki dasar akademik yang sah,” ujar Wening merespons polemik yang kini tengah bergulir.
Di balik aksi ini, muncul pertanyaan besar: Mengapa polemik ijazah ini bisa terus bergulir begitu lama? Apakah ada kekuatan politik tertentu yang mencoba memanfaatkan isu ini, atau memang ada celah yang belum terungkap? Yang jelas, UGM kini tengah menjadi sorotan, dan tuduhan bahwa mereka terlibat dalam “permainan politik” tak bisa begitu saja diabaikan.
Tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi, yang telah beredar selama beberapa tahun, kembali memanas. Ini bukan pertama kalinya masalah ijazah Presiden ke-7 Indonesia ini muncul ke permukaan. Namun, apakah kali ini akan ada jawaban yang memuaskan bagi publik? Atau justru ini akan menjadi senjata politik yang terus dipakai untuk menggoyang posisi Jokowi?
Dengan perseteruan ini yang semakin memanas, UGM sebagai institusi pendidikan ternama di Indonesia kini harus membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik yang tidak sah. Semua mata kini tertuju pada keputusan hukum yang akan datang, dan bagaimana bukti-bukti akademik bisa menjawab tudingan yang terus berkembang. Polemik ini, meskipun terlihat sepele, sebenarnya menggambarkan betapa besar dampak politik terhadap institusi pendidikan, dan bagaimana sebuah klaim tentang keaslian ijazah bisa menjadi amunisi dalam pertempuran politik di negeri ini. Hanya waktu yang akan menjawab kebenarannya. (*)
Tinggalkan Balasan