KABARSEMBADA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan di awal masa pemerintahannya. Kali ini, Prabowo resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di tiga kementerian sekaligus. Keputusan ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan birokrasi dan masyarakat luas.
Kenaikan tukin tersebut tertuang dalam tiga Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken langsung oleh Prabowo pada 27 Maret 2025. Ketiga kementerian yang menikmati kenaikan ini antara lain:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) – melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2025
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) – melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2025
- Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) – melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2025
Dalam beleid tersebut, tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1 hingga 17, dengan nominal berkisar dari Rp 2.531.250 hingga Rp 33.240.000 per bulan, tergantung jenjang jabatan.
Seorang akademisi, Bima Hartanto, menyebut kenaikan tukin sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan riset dan inovasi.
“Kenaikan ini bukan hanya soal gaji, tapi motivasi. Kita sedang berlomba dengan dunia, dan ini jadi bekal kuat,” kata Prof. Bima.
Warganet dan Masyarakat Ikut Angkat Suara
Kebijakan ini juga menuai beragam reaksi dari masyarakat dan netizen. Di media sosial, tagar #TukinNaik dan #PrabowoPeduliPNS sempat menjadi trending.
Seorang guru SMP di Bandung, Rika Maulida, merasa lega dengan keputusan ini.
“Akhirnya ada perhatian nyata. Kami merasa lebih dihargai, semoga ini diikuti dengan peningkatan sarana belajar juga,” ujarnya.
Namun, ada juga masyarakat yang mempertanyakan keberimbangan kebijakan ini.
“Bagus sih tukin naik, tapi bagaimana dengan tenaga honorer? Mereka juga pejuang pendidikan,” tulis akun X (Twitter) @Edwar_87.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Taufik Rahman, mengingatkan pentingnya transparansi dalam implementasi kenaikan tukin.
“Kenaikan ini harus disertai dengan sistem evaluasi kinerja yang adil. Jangan sampai jadi beban APBN tanpa output yang jelas,” katanya.
Dengan kebijakan ini, Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sektor pendidikan dan kebudayaan. Meski menuai pro dan kontra, langkah ini dianggap strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Apakah kementerian lain akan menyusul? Publik menanti gebrakan berikutnya dari Presiden Prabowo. (*)
Tinggalkan Balasan