KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memperkuat komitmennya dalam menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di wilayah ini. Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan dan pemerintah daerah lain se-DIY, secara resmi menandatangani komitmen bersama dalam percepatan penanganan dan pencegahan stunting, Pada Kamis (10/4/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Legowo Room, Loman Park Hotel Yogyakarta dan menjadi bagian dari forum Rembuk Stunting DIY 2025, yang mengusung tema “Penguatan Peran Keluarga untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.”
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar seremoni, melainkan harus segera diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Ia menyoroti pentingnya pemetaan data stunting yang akurat di tingkat Kemantren agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
“Stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Ini butuh kolaborasi menyeluruh dan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah tangga,” ujar Wawan.
Ia juga menekankan bahwa peran keluarga menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting, terutama dalam memastikan asupan gizi dan pola pengasuhan anak.
KGPAA Paku Alam X: Edukasi adalah Kunci
Sementara itu, KGPAA Paku Alam X menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam penanganan stunting. Menurutnya, percepatan penurunan stunting tidak hanya butuh intervensi medis atau teknis, tetapi juga pembangunan kesadaran kolektif masyarakat.
“Cita-cita kami sederhana: warga DIY yang teredukasi. Karena edukasi adalah investasi intelektual jangka panjang,” tutur beliau.
Dirinya juga mendorong adanya penguatan data balita stunting serta penyederhanaan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ia meyakini, pendekatan berbasis budaya dan lokalitas akan lebih efektif untuk membangun perilaku hidup sehat dalam masyarakat.
Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, menyampaikan bahwa stunting masih menjadi prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian khusus di DIY. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka prevalensi stunting di DIY berada di angka 18 persen, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 16,4 persen.
“Kondisi ini menjadi peringatan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, akademisi, hingga masyarakat luas,” ujar Erlina.
Melalui Rembuk Stunting ini, diharapkan terbentuk strategi bersama untuk menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas SDM Indonesia dari akar rumput.
Kolaborasi Akademisi dan Tokoh Desa: Suara dari Lapangan
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Diana Setiyawati, serta Lurah Kalurahan Giritirto, Gunungkidul, Haryono, yang membagikan praktik baik dalam penanganan stunting di daerah masing-masing. Mereka menekankan pentingnya kearifan lokal dan partisipasi aktif warga sebagai pilar keberhasilan program ini. (*)
Tinggalkan Balasan