KABARSEMBADA.COM, BANTUL – Kabupaten Bantul terus menunjukkan perannya sebagai lumbung pangan utama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjaga produktivitas sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menerapkan berbagai kebijakan strategis, termasuk pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian produktif. Langkah ini bertujuan untuk menghambat laju alih fungsi lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian saat menghadiri panen raya di Bulak Kedon, Bambanglipuro, Bantul, pada Jumat (21/3/2025). Ia mengungkapkan bahwa selain pembebasan pajak, Pemkab Bantul juga berupaya mengoptimalkan serapan gabah kering guna menjaga kestabilan harga di pasaran.
“Pembebasan PBB untuk lahan pertanian produktif bertujuan menjaga keberlanjutan lahan agar tidak beralih fungsi. Selain itu, kami juga memastikan serapan gabah kering berjalan optimal. Per 10 Maret 2025, serapan gabah kering di Bantul telah mencapai 169 ton,” ujar Aris.
Optimalisasi Teknologi dan Serapan Gabah
Aris menambahkan, peningkatan produksi pertanian di Bantul tak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna, sistem irigasi yang memadai, ketersediaan pupuk, benih unggul, serta metode pengendalian hama yang ramah lingkungan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Senada dengan Aris, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, yang turut hadir dalam panen raya, menyoroti perubahan sistem pembelian gabah oleh Bulog. Jika sebelumnya Bulog menunggu setoran gabah di gudang, kini pemerintah menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung petani untuk membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram.
“Kami mengimbau para petani agar tidak menjual gabah di bawah harga tersebut jika menjualnya di luar Bulog. Ini penting agar harga panen tetap stabil dan petani mendapatkan keuntungan yang layak,” kata Sudaryono.
Selain optimalisasi serapan gabah, ketersediaan pupuk dan sistem irigasi juga menjadi perhatian pemerintah. Sudaryono menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah memangkas birokrasi pengadaan pupuk agar lebih mudah diakses oleh petani. Sementara itu, Pemkab Bantul telah mengusulkan 65 titik irigasi tersier ke Kementerian Pertanian untuk meningkatkan efisiensi pengairan sawah.
“Usulan ini sudah diterima dan akan diproses secara bertahap untuk memastikan lahan pertanian mendapatkan pasokan air yang cukup,” jelasnya.
Sebagai penutup, Sudaryono mengajak para petani untuk segera mengolah kembali lahan pascapanen agar dapat meningkatkan jumlah panen dalam satu tahun.
“Jika pengelolaan lahan dilakukan dengan optimal, petani di Bantul bisa melakukan panen hingga tiga sampai empat kali dalam setahun,” tutupnya.
Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, Pemkab Bantul optimistis sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah serta menjaga ketahanan pangan di DIY. (*)
Tinggalkan Balasan