KABARSEMBADA.COM, SLEMAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan kembali mendapatkan apresiasi. Kabupaten Sleman berhasil menempati peringkat pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor 97,38.
Piagam penghargaan atas capaian tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam acara rapat koordinasi bersama para kepala daerah wilayah III di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta pada Rabu (19/3/2025).
Peningkatan Skor MCP dan Prestasi Nasional
Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan skor MCP dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, Sleman memperoleh skor 92, lalu mempertahankan angka yang sama pada 2023, dan akhirnya mengalami lonjakan signifikan menjadi 97,38 pada 2024. Prestasi ini tidak hanya mengantarkan Sleman sebagai yang terbaik di DIY, tetapi juga menempatkannya pada peringkat ke-14 secara nasional.
Bupati Harda Kiswaya mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sleman. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, guna mengoptimalkan hasil penilaian MCP agar dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
“Ini adalah mimpi dan harapan saya. Lima tahun ke depan, saya ingin Sleman benar-benar bersih dari korupsi,” ujar Harda dengan optimisme.
KPK Dorong Komitmen Kepala Daerah
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan bahwa pemimpin daerah harus mampu menjadi contoh bagi jajarannya dalam menerapkan budaya kerja yang bersih dan transparan.
“Kami harap melalui forum ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat. Pemanfaatan sumber daya yang optimal dan bersih dari praktik korupsi harus menjadi prioritas,” ujar Setyo.
Selain itu, Setyo juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara kepala daerah dan KPK dalam upaya memperkuat sinergi pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa meskipun KPK tidak selalu hadir di lapangan, pengawasan terhadap pemerintahan daerah tetap berjalan secara intensif.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK menyoroti beberapa isu strategis, termasuk penyalahgunaan dana desa yang meskipun nominalnya kecil, tetap memiliki potensi dikorupsi jika tidak diawasi dengan baik. Ia juga mengusulkan agar tema “Penguatan Kepala Daerah” diubah menjadi “Komitmen Kepala Daerah” guna menegaskan pentingnya integritas setelah pelantikan.
“Kepala daerah telah melalui berbagai tantangan sejak tahap pencalonan hingga pelantikan. Setelah menjabat, yang terpenting adalah mempertahankan komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegas Setyo.
Keberhasilan Kabupaten Sleman dalam meraih peringkat pertama MCP KPK di DIY menjadi bukti nyata bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dapat membuahkan hasil yang membanggakan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum, diharapkan tata kelola pemerintahan yang bersih semakin kokoh demi kemajuan Sleman dan kesejahteraan masyarakatnya. (*)
Tinggalkan Balasan