KABARSEMBADA.COM, YOGYAKARTA – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya. Termasuk mobil dinas baru untuk Wakil Wali Kota, Wawan Harmawan. Sebagai gantinya, Hasto meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta.
“Saya tidak mau mobil baru, mobil dinas yang lama sudah cukup, kondisinya masih bagus meskipun sudah tiga atau empat tahun,” kata Hasto, Selasa (4/3/2025).
Alihkan Anggaran untuk Gerobak Sampah
Hasto menegaskan, bahwa anggaran yang disiapkan untuk mobil dinas baru untuk dirinya dan wakilnya mencapai Rp3 miliar. Namun, ia menilai dana tersebut lebih bermanfaat jika digunakan untuk pengadaan gerobak sampah bagi seluruh RW di Kota Yogyakarta. Hal ini mengingat masalah sampah di Kota Yogyakarta menjadi isu serius di kota pelajar ini.
“Lebih baik anggaran Rp3 miliar itu digunakan untuk membuat gerobak sampah. Dengan mekanisme yang ada, anggaran itu akan saya ‘refocusing’ dalam APBD Perubahan untuk pengadaan gerobak sampah,” tandas Hasto.
Hasto juga telah menghitung kebutuhan gerobak sampah untuk seluruh RW. Ia merinci bahwa satu unit gerobak sampah membutuhkan dana sekitar Rp5 juta, sehingga anggaran Rp3 miliar dapat digunakan untuk membeli sekitar 600 unit gerobak.
“Saya sudah menghitung, kalau bikin gerobak sampah sebanyak 600 unit, sesuai jumlah RW di Kota Yogyakarta, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp3 miliar,” terang mantan Bupati Kulonprogo ini.
Tolak Pengadaan Mebel dan Fasilitas Baru
Selain menolak pengadaan mobil dinas baru, Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk rumah dinasnya. Hasto menilai fasilitas yang sudah ada masih layak digunakan, sehingga anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak.
“Mobil dinas yang lama masih bagus, mebel dan tempat tidur lama juga masih ada. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk pengadaan gerobak sampah,” tegas mantan kepala BKKBN ini.
Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Publik
Keputusan ini sejalan dengan semangat efisiensi yang harus diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran bagi pejabat daerah.
“Di era 2025 ini, kita harus mengubah pola pikir bahwa pemerintahan daerah harus dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien. Semangat ini penting untuk diwujudkan dalam setiap kebijakan,” jelas Hasto. Dengan langkah ini, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. (*)
Tinggalkan Balasan