KABARSEMBADA.COM, SLEMAN – Penguatan ideologi Pancasila masih menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra ketika menjadi pembicara dalam kegiatan Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kepada para gubernur, walikota, dan bupati, Menko Yusril menyampaikan visi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ada sejumlah poin penting Asta Cita yang harus dipahami oleh para kepala daerah yang baru saja dilantik pada 20 Februari 2025.
Pertama, para kepala daerah ikut memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu, poin ketujuh Asta Cita yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Yang empat terakhir ini memang merupakan prioritas yang ditegaskan oleh Presiden sejak awal terbentuknya pemerintahan ini,” kata Menko Yusril kepada gubernur dan bupati/wali kota, Senin (24/2/2025).
Yusril menambahkan, sampai saat ini proses penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi dan peredaran gelap narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya masih berlangsung. Bahkan, penanganan kasus judi online juga masih dilakukan oleh aparat penegak hukum di tengah masyarakat.
“Sehingga gerakan penguatan ideologi Pancasila masih harus terus dilakukan karena Pancasila merupakan dasar negara yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. Dan sampai hari ini, tidak ada satu kelompok pun yang mempersoalkan itu,” tegas Yusril.
Yusril.
Yusril menegaskan, para kepala daerah harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat. Sebab, para kepala daerah memiliki peranan yang strategis. Misalnya sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Poin ini menjadi sumber spiritual dan etik dalam kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, meski hidup di tengah keberagaman beragama, masyarakat Indonesia dapat saling menghormati.
“Di tengah masyarakat kita itu sangat majemuk, ada keragaman agama-agama di Tanah Air kita. Terus bagaimana kita menjamin persaudaraan, persatuan itu terjaga. Nah, itu tugas kita sebagai pemimpin kepala daerah,” ungkap Yusril.
Yusril mengingatkan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tertuang dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Seperti, poin Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai ini harus menjadi landasan dasar setiap kepala daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di daerahnya.
“Ya, baik itu kebijakan yang bersifat praktis maupun kebijakan yang berkaitan dengan kaidah hukum di tengah masyarakat yang ada di daerahnya,” tandas Menko Yusril. (*)
Tinggalkan Balasan